Pelayanan Publik

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik.

Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

PEKPPP adalah suatu proses sistematis untuk mengukur kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 dan PermenPANRB No. 4 Tahun 2023 PEKPPP dilakukan dengan cara pengukuran sistematis pada suatu unit kerja, biasanya dalam jangka waktu tertentu.

PEKPPP mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan publik, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

PEKPPP bertujuan untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil PEKPPP dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan penghargaan kepada unit kerja berkinerja baik, dan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat (INOVASI “BERDAMPAK”)

Proposal Inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi. Proposal Inovasi merupakan langkah untuk mendokumentasikan apa bentuk perbaikan/perubahan (inovasi) yang sudah ilaksanakan oleh inovator. DIFUSI INOVASI (SCALING UP)

Proposal Inovasi Pelayanan Publik adalah model pengajuan inovasi dalam kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh KemenPAN dan RB sejak tahun 2014 (Sinovik/KIPP), juga dirujuk oleh berbagai daerah, KIPP Provinsi dan Kab/Kota.

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB No. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, FKP sebagai proses koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik berkualitas dan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dilakukan FKP untuk memberi kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan, masukan dan saran kepada penyelenggara layanan terkait layanan yang diterima. Serta Penyelenggara Pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan terkait.